www.bangsanews.id – Pengelolaan aset di Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi secara efisien. Hal ini terbukti dari kunjungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berlangsung baru-baru ini, di mana mereka mempelajari pengelolaan aset yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan barang milik negara.
Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada Rabu (11/6/2025), tim dari DPR RI, dipimpin oleh Dedy Bagus Prakasa, mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dalam mekanisme pengelolaan aset yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171 Tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian penting bagi banyak pihak agar implementasinya dapat berjalan dengan maksimal.
Skema Pengelolaan Aset yang Diterapkan BP Batam
BP Batam memiliki beragam skema pengelolaan aset yang diatur dalam PMK Nomor 171 Tahun 2023. Dalam penjelasannya, Alex Sumarna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP Batam, mengungkapkan bahwa ada berbagai metode yang bisa diterapkan, seperti Kerja Sama Operasi (KSO), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta mekanisme Pinjam Pakai. Masing-masing skema ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan aset sekaligus mendorong kolaborasi dengan pihak swasta.
Dalam pengelolaan aset, penting untuk mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan efektivitas. Menurut data terbaru, asset management yang baik memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian setempat. Dengan menerapkan skema yang tepat, BP Batam tidak hanya fokus pada pengelolaan aset, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Dengan kolaborasi ini, diharapkan roda perekonomian Batam dapat bergerak lebih cepat dan efisien.
Strategi Kolaborasi untuk Meningkatkan Perekonomian
Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, BP Batam mengambil inisiatif untuk mengajak pihak swasta berkolaborasi. Alex menyatakan bahwa tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memajukan perekonomian Batam secara keseluruhan. Selain itu, respons positif dari pihak DPR RI menunjukkan bahwa ada kesamaan visi dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik.
Kepala Bagian Administrasi BMN Setjen DPR RI, Dedy Bagus Prakasa, juga memberikan apresiasi atas kinerja BP Batam yang dinilai komprehensif. Beliau menekankan pentingnya pengelolaan aset yang bersifat transparan dan akuntabel, yang akan menjadi contoh bagi instansi lain di Indonesia. Setiap strategi yang diambil harus selaras dengan tujuan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan berdiskusi dan berbagi pengalaman, kedua belah pihak dapat saling memperkaya pengetahuan mengenai berbagai aspek pengelolaan aset. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk masing-masing lembaga, tetapi juga untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam pengelolaan barang milik negara.
Momen pertemuan ini diharapkan tidak hanya sebagai ajang berbagi ilmu, tetapi juga sebagai awal dari banyak kolaborasi lain yang dapat berkontribusi pada perekonomian daerah. Kerjasama antara instansi pemerintah dan sektor swasta sangat vital dalam menciptakan sinergi yang dapat menguntungkan semua pihak.
