www.bangsanews.id – Badan Pengusahaan Batam baru-baru ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Rapat ini berlangsung pada 15 September 2025 di Gedung Nusantara I, Jakarta, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade.
Dalam pertemuan ini, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, serta jajaran pejabat lainnya hadir untuk menyampaikan pandangan terkait alokasi anggaran. Rapat ini merupakan momen penting bagi BP Batam untuk memastikan dukungan dalam pengembangan kawasan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat.
Andre Rosiade menekankan pentingnya kesepakatan antara Komisi VI dan BP Batam, di mana anggaran yang telah disetujui mencapai Rp 2,44 triliun. Persetujuan ini diharapkan mendukung visi serta misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Pagu Anggaran BP Batam dan Arahan Pembangunan
Pagu anggaran sebesar Rp 2.447.948.530.000 ini merupakan dukungan penting untuk mencapai target-target strategis daerah. Persetujuan ini juga mencerminkan komitmen DPR RI untuk memperkuat pengelolaan anggaran di Batam.
Dalam penjelasannya, Andre menyampaikan bahwa pengalokasian anggaran ini berlandaskan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, tertanggal 24 Juli 2025. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kebijakan pembangunan yang mendukung pengembangan ekonomi di Batam.
Amsakar Achmad juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi di kawasan strategis yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk fokus pada infrastruktur sebagai kunci pembangunan ekonomi.
Investasi Dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Rapat ini tidak hanya membahas anggaran, tetapi juga bagaimana BP Batam dapat berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur yang efisien. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan konektivitas melalui berbagai cara.
Dengan anggaran yang ada, BP Batam berharap dapat mendanai berbagai manajemen infrastruktur seperti transportasi, sumber daya air, serta lingkungan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi investasi.
Pengembangan kawasan ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat posisi Batam sebagai kawasan ekonomi modern. Semua pihak terlibat dalam diskusi ini untuk memastikan bahwa setiap aspek anggaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komitmen dan Dukungan Terus-Menerus dari DPR RI
Amsakar menekankan pentingnya dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk memanfaatkan anggaran secara efektif. Keterlibatan mereka dalam setiap tahap pengelolaan anggaran sangat berharga bagi kemajuan BP Batam.
Dia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Komisi VI yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan kawasan ini. Komitmen yang ditunjukkan oleh DPR RI menjadi motivasi tambahan bagi BP Batam untuk melanjutkan proyek-proyek strategis ke depan.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan DPR RI, harapannya adalah dapat mewujudkan Batam sebagai kawasan ekonomi yang tidak hanya inklusif tetapi juga modern. Ini adalah langkah penting untuk pengembangan yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dari keseluruhan diskusi yang berlangsung, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Batam memerlukan kerjasama antara berbagai pihak. Upaya ini diharapkan dapat membawa Batam ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.